Kerincisungaipenuh.com, Kerinci- Aksi dari Aliansi Mahasiswa dan LSM yang dimulai dari jam 10.30 sampai berita ini diturunkan masih berlangsung, mempertanyakan kepada dewan tentang dasar hukum pemilukada Kerinci 8 september nanti.

"Kami meminta kepada dewan agar dapat memperjelaskan dasar hukum dalam pelaksanaan pemilukada Kerinci 8 september 2013. Penundaan dari 4 juli 2013 ke 8 september bertentangan dengan PP nomor 17 tahun 2005 pasal 149 ayat 4, yang mana penundaan pilkada harus seizin mendagri," ujar Akhirman Ketua Umum HMI Kerinci dalam Orasinya

Saat dialog berlangsung dengan Ketua DPRD Kerinci di halaman Kantor DPRD Kerinci, para demonstran pun mempertanyakan sikap DPRD Kerinci

"Ketua Dewan yang terhormat kami ingin mempertanyakan Dasar Hukum Penundaan Pemilukada Kerinci, kalau pemilikada kerinci ini tidak ada dasar hukumnya, maka Makamah Konstitusi (MK) dapat menganulir hasil Pemilukada Kerinci. Dan uang rakyat sebesar 25 M akan sia-sia saja dan kandidatpun dirugikan dalam hal ini," ungkap Dianda Kurniawan Senator Intelektual Communitty


Ketua DPRD Kerinci, H Liberty didampingi Sekwan, Adli, kepada puluhan demonstran menjelaskan, KPU sudah menyurati dewan soal penundaan pemilukada dan ditolak.

Setelah itu dewan diundang menghadiri rapat di Kantor Bupati Kerinci. Saat rapat itulah, kata Liberty, diputuskan hari pencoblosan 8 September 2013.

Katanya, penundaan direncanakan Agustus 2013. Mengingat lebaran, makanya ditunda hingga September 2013. Rapat tersebut lanjut Liberty, dipimpin Wabup Kerinci Rahman. "Saya dan Komisi I yang hadir saat rapat itu. Turut juga hadir muspida, KPU dan panwaslu," katanya.

Pendemo mendesak agar Liberty menandatangani penyataan tidak pernah diusulkannya penundaan Pemilukada Kerinci oleh KPU Kerinci. Namun, ia menolak menandatanganinya, karena beralasan sudah cukup pernyataan lisan yang direkam.


Sampai berita ini diturunkan aksi masih berlangsung